Sawahlunto – Penampakan Bangunan Kecil Sebuah bangunan kecil di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah diketahui menelan anggaran hingga Rp 112 juta.
Bangunan tersebut terletak di salah satu sudut ruang publik dan memiliki ukuran yang relatif kecil, sehingga memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait efisiensi penggunaan anggaran
Warga sekitar mengaku terkejut ketika mengetahui nominal anggaran yang digunakan untuk membangun struktur yang mereka nilai “sederhana” itu.
Baca Juga : Erick Thohir Bantah Tudingan Indonesia Intervensi FIFA Hukum Malaysia
Foto bangunan tersebut kemudian viral di media sosial, memicu berbagai reaksi dari warganet, mulai dari kritik pedas hingga sindiran.
Banyak netizen mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam proyek kecil semacam ini.
Bangunan itu sendiri berbentuk pos jaga kecil dengan dinding bata ringan dan atap seng, tanpa fasilitas tambahan yang mencolok.
Dinas terkait di Kabupaten Boyolali kemudian memberikan klarifikasi terkait proyek tersebut, menyatakan bahwa anggaran Rp 112 juta mencakup lebih dari sekadar bangunan fisik.
Menurut penjelasan dari pihak pemerintah, dana tersebut juga digunakan untuk perencanaan, pengawasan, hingga pajak konstruksi.
Namun, penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan keraguan masyarakat, terutama setelah bangunan tersebut diperiksa langsung oleh warga dan aktivis setempat.
Beberapa LSM lokal menyatakan akan mengajukan permintaan informasi publik untuk mendapatkan rincian anggaran proyek secara resmi.
Pemerintah daerah mengklaim bahwa semua proses pengadaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melalui sistem e-budgeting.
Mereka juga menyebutkan bahwa bangunan tersebut dibangun oleh pihak ketiga melalui sistem lelang terbuka.
Meski demikian, sejumlah warga menganggap nilai Rp 112 juta tetap tidak masuk akal untuk hasil yang terlihat di lapangan.
Ketua RT setempat bahkan menyatakan bahwa pembangunan serupa di lingkungannya bisa dilakukan dengan dana jauh lebih kecil.
Perbandingan harga antara bangunan pemerintah dan bangunan swadaya masyarakat kerap menjadi sorotan publik dalam kasus seperti ini.
Kritik juga datang dari kalangan akademisi, yang menilai bahwa transparansi dan ini
